PNS yang menghilangkan 14 unit kendaraan dinas Kabupaten Sampang harus segera memberikan ganti rugi. Paling lambat akhir September 2016.

Syafruddin mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) pegawai negeri sipil (PNS), agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik ke kampung halaman.

KPK mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik atau pulang kampung.

Tidak itu saja, dalam kampanye batik ini, kendaraan dinas eselon 1 dan 2 dibranding dengan motif batik

Perlu pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan mewah dan kendaraan dinas. Bila tidak, maka diperkirakan kuota BBM bersubsidi yang ada akan “jebol”, dan ini akan merugikan keuangan Pemerintah dan makin menguras anggaran negara.

Pengemudi bergaya koboy jalanan ternyata gunakan pelat nomor kendaraan dinas kepolisian palsu.